Lestarikan Adat Pamona

Senin, 26 Apr 2010

Di tengah-tengah perkembangan globalisasi saat ini banyak suku bangsa yang hampir-hampir kehilangan identitasnya. Padahal identitas ini sangat penting agar kita tidak kehilangan jati diri sebagai masyarakat adat,karena adat dan budaya merupakan kekayaan daerah yang tidak ternilai. Tidak kecuali masyarakat adat Pamona Luwu Timur, jangan sampai juga akan kehilangan identitasnya sebagai masyarakat adat. Untuk itu harus dilestarikan dan dipelihara sehingga masyarakat adat pamona tetap mengenal jati dirinya. Demikian disampaikan Bupati Luwu Timur, Andi Hatta Marakarma, ketika melakukan tatap muka dengan Pemangku Adat Pamona se Luwu Timur yang dirangkai dengan dewan adat desa/dusun lemba Pamona di Desa Beringin Jaya Kecamatan Tomoni, Jumat pekan lalu. Andi Hatta hadir selain sebagai Bupati juga dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pansehat Lembaga Adat Lemba Pamona Luwu, bahkan ikut bertanda tangan atas keabsahan dewan adat yang baru dikukuhkan tersebut. Menurut Hatta, saat ini banyak orang yang telah kehilangan idetitasnya karena tidak lagi mengenal jati dirinya. Kondisi ini tidak boleh terjadi kepada masyarakat adat Pamona yang merupakan suku asli Luwu Timur yang tidak terlepas dari kerajaan Luwu. Kedepan generasi muda lemba pamona harus bangkit, jangan kalah dari yang lain, apalagi potensi masyarakat Pamona sanagat besar di Luwu Timur. Kepada Lembaga Adat Pamona yang memayungi semua dewan adat Pamona di tingkat desa dan dusun, Bupati meminta agar menyusun program kerja yang baik yang bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka membangun masayrakat adapt pamona yang lebih baik. Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Lemba Pamona Luwu, Pellias Tangoa dalam sambutannya mengungkapkan tatap muka antara Pemangku adat Pamona se Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur adalah ungkapan kerinduan pemangku adat Pamona se Luwu Timur agar dapat mengenal lebih dekat sosok Andi Hatta sebagai Bupati, dengan demikian, tidak ada lagi jarak antara bupati dengan pemangku adat, tetapi sudah dipersatukan dalam bingkai keluarga Lemba Pamona. Oleh karena itu, ketua Dewan Lembaga Adat Lemba Pamona Luwu berpesan kepada semua dewan Adat Pamona untuk selalu membantu Bupati Luwu Timur dalam menjalankan tugas bidang pemerintahan. (*/rhm)       Sumber : http://www.palopopos.co.id/?vi=detail&nid=32323

Hukum Adat Pamona Masih Kental

Rabu (26/5/2010) silam, telah diselenggarakan Pelatihan Penyelesaian Permasalahan Kekerasan Terhadap Perempuan melalui proses hukum Adat.Pelatihan ini diselenggarakan oleh UNDP - Lead bekerjasama dengan KPKST Poso, dengan dihadiri sebanyak 50 orang peserta yang terdiri dari 6 Kecamatan yang tergabung dari 30 Desa, termasuk tokoh adat dan aparat pemerintah sebagai pesertanya.
Saat itu saya sangat tertarik dengan kegiatan tersebut, saking penasaranya akupun turut mengikuti Pelatihan yang mengangkat tentang kekerasan terhadap perempuuan ini  berlangsung selama 2 hari di Hotel Bambu Jaya Poso. Walaupun hanya satu sampai dua jam mengikuti pelatihan itukarena keterbatasan waktuku yang dibatasi dengan deadline berita. Namun, sudah cukup memuaskan hati.
Menariknya, pada pelatihan itu, ada seorang Tokoh adat pamona L.Koedio (56), disela-sela kegiatan sontak langsung mengungkapkan kepada saya, bahwa di daerah Pamona sampai saat ini, hukum adat masih berlaku dan masih sangat kental.
Dengan serius, saya tercengang mendengarkan apa yang dikatakan L.Koedio, menurutnya hukum adat yang masih berlaku di daerah pamona tercermin pada kehidupan keseharian masyarakat Pamona. L.Koedio memberi contoh, Apabila seorang laki-laki melakukan kekerasan terhadap seorang perempuan yang menjadi isterinya, dan berakhir pada perceraian, maka terhadap laki-laki tersebut akan dikenakan sanksi berupa pembayaran denda dengan menyerahkan 3 ekor kerbau kepada isterinya yang ditaksir kurang lebih seharga  9 juta Rupiah.
“hal ini berlaku sebaliknya, apabila sang isteri yang melakukan gugatan perceraian secara adat dia akan diwajibkan membayar denda sebanyak 4 ekor kerbau kepada suaminya”, ujar tokoh adat Pamona ini.
Selain itu, Dalam adat masyarakat Pamona, hal semacam ini sering dikenal
dengan sebutan “KAMBA” yang artinya “Tukar”. Dimana, apabila seseorang telah
melakukan suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum adat di daerah
Pamona ini, maka ia akan dikenakan sanksi berupa pembayaran secara adat, dengan
berdasarkan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Sebagai contoh, ada warga Pamona yang telah melakukan perbuatan dengan menampar orang lain, maka ia akan dikenakan pembayaran dengan denda 1 ekor kambing atau diganti dengan uang sebesar 100 Ribu Rupiah.
Dalam hal pelanggaran atau warga yang telah mengalami pelanggaran dimaksud, maka hal itu harus segera dilaporkan kepada Dewan Adat setempat. Sementara itu, Salma Masri , SH sebagai Penanggungjawab program dalam pelatihan ini mengatakan bahwa pelatihan yang diselenggarakan terbuka
untuk umum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa
terhadap suatu permasalahan yang muncul didalam masyarakat, dapat disele
Saikan secara kekeluargaan melalui hukum adat yang berlaku di daerah seperti halnya di
daerah Pamona ini. Dan diharapkan dalam pelatihan ini peserta mampu menerapkannya
kedalam kehidupan masyarakat, sehingga tercipta kehidupan harmonis dalam
bermasyarat.


 Sumber :  http://sosok.kompasiana.com/2011/02/21/hukum-adat-pamona-masih-kental-343424.html